Pada tahun 1986, sebuah laporan mengejutkan muncul: pemerintah Amerika Serikat, yang selama ini bersikap keras terhadap Iran, ternyata diam-diam menjual senjata ke negara tersebut. Lebih mengejutkan lagi, hasil penjualan ini digunakan untuk mendanai kelompok pemberontak di Nikaragua, yang dikenal sebagai Contra. Bagaimana mungkin sebuah negara menjual senjata ke musuhnya sendiri dan melanggar kebijakan resminya?
Skandal Iran-Contra terjadi antara tahun 1985 hingga 1987, melibatkan pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Pada saat itu, Iran dianggap sebagai musuh AS, terutama setelah Revolusi Iran 1979 dan krisis sandera yang memperburuk hubungan kedua negara. Selain itu, di Nikaragua, kelompok pemberontak Contra berusaha menggulingkan pemerintah Sandinista yang berhaluan kiri. Kongres AS, melalui Amendemen Boland, melarang bantuan militer kepada Contra. Namun, pemerintahan Reagan tetap ingin mendukung mereka, melihatnya sebagai upaya melawan pengaruh komunisme di Amerika Tengah.
Bukti dan Fakta yang Ditemukan
Laporan dari Komisi Tower, sebuah penyelidikan independen yang dibentuk untuk mengusut skandal ini, mengungkap bahwa pejabat tinggi di Dewan Keamanan Nasional (NSC) terlibat dalam operasi rahasia ini. Kolonel Oliver North, anggota NSC, memainkan peran kunci dalam mengatur penjualan senjata ke Iran dan menyalurkan dana ke Contra. Dokumen-dokumen menunjukkan bahwa antara 1985 dan 1986, AS mengirim beberapa pengiriman senjata ke Iran, meskipun ada embargo senjata yang diberlakukan. Sebagai imbalannya, AS menerima pembayaran yang kemudian dialihkan untuk mendukung Contra.
Terungkapnya skandal Iran-Contra mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintah. Banyak yang merasa dikhianati karena pemerintah melanggar hukum dan kebijakan resmi. Di tingkat internasional, reputasi AS tercoreng karena berurusan dengan negara yang dianggap musuh. Selain itu, skandal ini memicu perdebatan tentang batas kekuasaan eksekutif dan pentingnya pengawasan kongres terhadap tindakan pemerintah.
Setelah skandal ini terungkap, beberapa pejabat pemerintahan Reagan menghadapi penyelidikan dan dakwaan. Kolonel Oliver North didakwa dan dihukum, meskipun hukumannya kemudian dibatalkan karena alasan teknis. Skandal ini mendorong reformasi dalam pengawasan kongres terhadap operasi rahasia dan menekankan pentingnya transparansi dalam pemerintahan. Meskipun demikian, dampak jangka panjangnya terhadap kebijakan luar negeri AS dan kepercayaan publik tetap menjadi bahan diskusi hingga hari ini.
